spse kemdikbud. 000,00: 3 Oktober 2023 16:00: 5: Perencanaan Food Court Pada FKIP Universitas Lampung Tahun 2023 spse 4. spse kemdikbud

 
000,00: 3 Oktober 2023 16:00: 5: Perencanaan Food Court Pada FKIP Universitas Lampung Tahun 2023 spse 4spse kemdikbud  Pemeliharaan Hydrant dan Sistem Pemadam Kebakaran spse 4

Setiap kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kegunaan data atau kerugian-kerugian non-material yang. 5 Tender Penggunaan SPSE Untuk Pengadaan Langsung Secara Elektronik By administrator Pada : 02 Mar 2023, 11:03:59 WIB, - Kategori : Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagai tindak lanjut surat Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5871/D. 4 Jalan Jenderal sudirman, Senayan Jakarta 10270 - Jakarta Pusat (Kota) Syarat Kualifikasi:. Indonesia Procurement Goverment Award 2020 - Kemendikbud Inovasi Pengadaan yang. Web4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah. d. lkpp. acara : Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Data pada SiRUP dan SPSE LKPP. Nama Paket. Kepala Biro Umum dan PBJ memiliki kewenangan. Berdasarkan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 4 tahun 2023, Mulai 1 April 2023 Pengadaan Langsung di Lingkungan Kemendikbudristek Wajib Menggunakan Aplikasi SPSEWebBerkenaan dengan hal tersebut, kami akan melakukan penutupan sementara terhadap layanan SPSE Kemendikbudristek pada tanggal 10 s. 2. c. Uraian Singkat Pekerjaan: Uraian Singkat Pekerjaan SIM. 1(*(5, 0$',81 . 000,00 : 13 Desember 2023 12:00: Jasa Konsultansi Badan Usaha. Seluruh satker yang menggunakan DIPA APBN untuk pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan SPSE Kemendikbud. Secara Elektronik (SPSE) pada laman tanggal 1 April 2023. 4. Pemimpin Satuan Kerja. 00 WIB. c. Kepala Biro Umum dan PBJ memiliki kewenangan. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung . Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. Kegiatan. id, surat fisik, dan juga melalui media sosial seperti WhatsApp. 335. 7 Tahun 2020 tentang Pakaian Kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk informasi atau konfirmasi dapat menghubungi melalui surel [email protected], surat fisik, dan juga melalui media sosial seperti WhatsApp. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung . Proses usulan dan penetapan akun Pokja Pemilihan untuk akses LPSE Kemendikbud dilaksanakan sesuai dengan tahapan huruf A angka 6 dan angka. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung yang disingkat menjadi SIMPeL, merupakan sistem. Kemendikbud pada tautan b. 00/2023. Bimbingan Teknis SPSE V. 109. id. SIMPeL. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. Acara dibuka dengan laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Subbagian Pengadaan Barang Jasa, Herdiana. 2. User Guide SPSE v4. 033. Pelaku Usaha Pengadaan Langsung yang telah terdaftar di SIMPeL. Berdasarkan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 4 tahun 2023, Mulai 1 April 2023 Pengadaan Langsung di Lingkungan Kemendikbudristek Wajib Menggunakan Aplikasi SPSE Pengadaan Langsung di Kemendikbudristek hanya akan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada laman mulai tanggal 1 April 2023. Uraian Singkat Pekerjaan: Uraian. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. id atau dapat melalui call center di nomor telepon (021) 5785 2993 pada jam kerja 09. 3. 3. Apa dasar hukum penyelenggaraan LPSE Kemendikbudristek? Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14. Yth. c. 000: Rp. Proses usulan dan penetapan akun Pokja Pemilihan untuk akses LPSE Kemendikbud dilaksanakan sesuai dengan tahapan huruf A angka 6 dan angka. WebSebagai upaya implementasi kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa "Untuk pemberdayaan industri. Kemendikbud pada tautan b. media daring : Zoom. 5 Penunjukan Langsung: Rp. 1. Di antara syarat-syarat tersebut, ada satu syarat yang dikhususkan bagi penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. 5 Juli 2023 17:35. Kepala Biro Umum dan PBJ memiliki kewenangan. SPSE 4. c. 5 Tender: Rp. 00. Diunggah pada 10 Jun 2019 22:47 Unduh 13 MB Petunjuk Penggunaan. 8. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. 13 Januari 2022. 3, UKPBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis. d. kemdikbud. Kemendikbud pada tautan b. acara : Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Data pada SiRUP dan SPSE LKPP. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung . Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Artikel Penyedia. 3. Untuk informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Sdr. Kemendikbud pada tautan b. Mekanisme Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik. Password: TKDN. 983,24 : 14 Desember 2023 16:00: Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi 1: 1: Pengadaan Jasa Konsultan Tenaga Ahli Monev Tahun 2024 Paket 3 spse 4. Tata Cara Reset Password User. d pukul 14. 2. Jumat 04 Juni 2021, untuk itu Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dianjurkan dapat menyesuaikan jadwal pada paket pengadaan Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak. 417. 3. Kepala Biro Umum dan PBJ memiliki kewenangan. Transaksi pengadaan langsung yang masih berlangsung di Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023. Kepala Biro Umum dan PBJ memiliki kewenangan. 5. b. Tweets by pbj_kemdikbud. c. No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Negosiasi ; 1: CV Lokadipma : 41. 14814025. Seluruh satker yang menggunakan DIPA APBN untuk pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan SPSE Kemendikbud. $. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Bersumber Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri. c. Penyedia Baru wajib menghubungi call center LPSE Kemdikbudristek (021) 5785 2993 atau email [email protected] Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa oleh Masyarakat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah. Transaksi pengadaan langsung yang masih berlangsung di Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023. 54. Nova Hadinata (089603119139) atau Sdr. ». 5 Seleksi: Rp. Ilham 2 : 02. KETENTUAN UMUM. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. id, surat fisik, dan juga melalui media sosial seperti WhatsApp. 5 Pengadaan Langsung: Rp. Belanja Negara (APBN), diperlukan pemusatan data pada satu SPSE. MULYA JAYA ANGKASA : 03. 5 Pejabat Pengadaan (September 2023) Uploaded at 6 Sep 08:30. c. Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. c. 000. 14…. 54. Sebelum adanya SIPPBJ, satuan kerja (satker) ada yang mengirimkan usulan melalui email [email protected] pada tautan b. Belanja Negara (APBN), diperlukan pemusatan data pada satu SPSE. Kepala Biro Umum dan PBJ memiliki kewenangan. c. 1. 5 Tender: Rp. c. pdf: Tanggal Pembuatan: 4 September 2023: Tahap Paket Saat Ini: Paket Sudah Selesai: K/L/PD/Instansi Lainnya: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. Usaha Baru. Transaksi. Isi data paket seperti nama paket, tahun anggaran, link paket di SPSE dam keterangan apabila diperlukan. Tata Cara Pendaftaran Aplikasi SIMPeL. 3. Pelaku Usaha Pengadaan Langsung yang telah terdaftar di SIMPeL. Hal ini menyebabkan usulan tidak memiliki rekam jejakKemendikbud pada tautan b. id. Pembaruan fitur utama pada SPSE versi 4. 5 Yth. 2. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, apabila terjadi gangguan terhadap SPSE Kemendikbudristek, kami mohon para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan jadwal proses pengadaan barang/jasa di satuan kerja masing-masing. 30 Januari 2022 Posted at, 28 Januari 2022 - 21:09:04 WIB, Dilihat 147 kali Pengumuman Penutupan Sementara SPSE Kemendikbduristek 28 s. Seluruh satker yang menggunakan DIPA APBN untuk pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan SPSE Kemendikbud. 22 September 2023 Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Triyantoro Tembusan: 196811131993031002 Sekretaris Jenderal. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. Yth. Kepala Biro Umum dan PBJ memiliki kewenangan. 400. 3-406. 113. SIPLah (PBJ Satuan Pendidikan) Wajib untuk Satuan Pendidikan (Permendikbud 14/2020) 6. c. Syarat khusus tersebut adalah penyedia harus. 54. jdih. membuat usulan Pokja paket, serta mempermudah permintaan id user SPSE. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melakukan seleksi bagi Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Tahun 2023. Kegiatan tersebut bertempat di Gedung C Lantai 14 Kemendikbud Jakarta. go. 2. 543. Proses usulan dan penetapan akun Pokja Pemilihan untuk akses LPSE Kemendikbud dilaksanakan sesuai dengan tahapan huruf A angka 6 dan angka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan instansi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan SPSE dan sistem pendukung (bdk. Seluruh satker yang menggunakan DIPA APBN untuk pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan SPSE Kemendikbud. Kode RUP Nama Paket Sumber Dana; 40522517: Renovasi Ruang Kelas Lantai 3 Gedung D FISIP Unila: APBN LKPP Dorong Penerapan 17 Standar LPSE, Wujudkan Kualitas Layanan, Keamanan Informasi, dan Kematangan Organisasi Jakarta, Kemendikbud -- Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya dan telah diperbaruinya Aplikasi SPSE Verisi 4. go. 2. 30 September & 5 - 6 Oktober 2022. (021). Anda bisa melengkapi data kedua kolom tersebut. c. Kepala Biro Umum dan PBJ memiliki kewenangan. Kontak Kami. 17 Desember 2021 11:35 Pembatalan Paket Pengadaan Langsung. c. 3. Video Terpopuler. No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Negosiasi ; 1: CV. 612. 2. 417. Klik di sini untuk mengakses E-SKP versi sebelumnya. CERITA SMA - PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK. Proses usulan dan penetapan akun Pokja Pemilihan untuk akses LPSE Kemendikbud dilaksanakan sesuai dengan tahapan huruf A angka 6 dan angka. 3 pada tanggal 18 s. Data were obtained through interviews with informants related to the implementation of the Electronic Procurement System (SPSE) In. Belanja Negara (APBN), diperlukan pemusatan data pada satu SPSE. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 4. 06/2021 7 Juli 2021 Lampiran : Satu Berkas Hal : Proses Verifikasi Pelaku Usaha Aplikasi SPSE dan SIMPeL Kemendikbudristek Yth. Berdasarkan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 4 tahun 2023, Mulai 1 April 2023 Pengadaan Langsung di Lingkungan Kemendikbudristek Wajib Menggunakan Aplikasi SPSEKemendikbud pada tautan b. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. Belanja Negara (APBN), diperlukan pemusatan data pada satu SPSE. go. 681. Proses usulan dan penetapan akun Pokja Pemilihan untuk akses LPSE Kemendikbud dilaksanakan sesuai dengan tahapan huruf A angka 6 dan angka. SPSE 4. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. KPA mengusulkan anggota Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk mengerjakan paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format terlampir. Proses usulan dan penetapan akun Pokja Pemilihan untuk akses LPSE Kemendikbud dilaksanakan sesuai dengan tahapan huruf A angka 6 dan angka.